CPO dan Produk Turunannya Dipersulit Masuk ke Negara-negara Uni Eropa, Begini Penjelasan Gapki

Avatar photo

- Pewarta

Senin, 2 September 2024 - 07:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Buah kelapa sawit. (Pixabay.com/tristantan)

Buah kelapa sawit. (Pixabay.com/tristantan)

HALLOAGRO.COM – Produk minyak kelapa sawit (CPO) dan pertanian lain seperti kopi, cokelat, karet dan kayu tidak bisa masuk Uni Eropa per awal 2025.

Atau sejak pemberlakuan regulasi kebijakan deforestasi Uni Eropa (EUDR).

Salah satu alasan produk CPO dan produk turunannya dipersulit masuk Uni Eropa lantaran harganya yang sangat murah.

Ketua Bidang Kampanye Positif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Edi Suhardi menyebutkan hal itu dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (29/8/2024).

“Baik CPO, produk turunannya merupakan produk yang sangat murah dan sangat kompetitif, tidak bisa bersaing dengan produk-produk Uni Eropa,” ujar Edi.

Uni Eropa memiliki perkebunan prosesor untuk memproduksi minyak nabati dari sunflower atau bunga matahari dan rapeseed.

Edi mengatakan untuk memproduksi minyak nabati tersebut dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga secara harga tidak mampu bersaing dengan CPO.

Uni Eropa Tidak Mampu Bersaing dengan Produk CPO Indonesia

Menurut Edi Suhardi, hal tersebut sengaja dilakukan karena Uni Eropa tidak mampu bersaing dengan produk CPO.

“Biaya produksi dan harga bahan baku prosesnya itu jauh lebih mahal sehingga sawit menjadi suatu komoditas yang over kompetitif dan tidak bisa disaingi melalui perdagangan bebas.”

“Salah satu mencegah masuknya sawit dan produk mengenakan hambatan-hambatan perdagangan,” kata Edi.

Lebih lanjut, terdapat tiga hambatan yang membuat sawit dipersulit masuk Uni Eropa, yakni:

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

1. Pengenaan bea masuk anti dumping (BMAD).
2. Bea masuk yang menuduh sawit disubsidi secara tidak adil.
3. Kebijakan regulasi EUDR.

Edi mengapresiasi langkah yang diambil Pemerintah untuk membawa kasus ini ke World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia guna memperjuangkan hak Indonesia terhadap penjualan sawit.

“Indonesia paling proaktif di sawit, meskipun kita bersaing dengan Malaysia,” kata Edi.***

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Infokumkm.com dan Harianinvestor.com

Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Aktuil.com dan Adilmakmur.co.id

Sedangkan untuk publikasi press release di media ini atau serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)

Atau hubungi langsung WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.

Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News.

Berita Terkait

Kejar Swasembada Pangan, Provinsi NTT Targetkan Pertanaman Sekitar 188.000 Hektare Lahan di 2025
Soal Aggapan HPP Gabah Rp6.500 per Kilogram Beratkan Kalangan Pengusaha, Begini Respons Menteri Pertanian
Wamentan Beber Alasan Bulog, Pengusaha Lokal dan Penggiling Padi Harus Beli Gabah Petani Rp6.500/Kg
Wamentan Sudaryono Sebut Riau Bakal Jadi Percontohan Terbaik Tumpang Sari Jagung dan Cabai di Kebun Sawit
Meningkat Sekitar 2,98 Juta Ton, BPS Ungkap Potensi Produksi Beras Januari – Maret Capai 8,67 Juta Ton
Presiden Prabowo Subianto Puji Mentan Andi Amran Sulaiman atas Pengendalian Pertanian yang Sangat Baik
Mentan Andi Amran Sulaiman, Tegaskan Kementerian Pertanian Hanya Gunakan Data Resmi dari BPS
Kementerian Pertanian Perkuat Sinergi untuk Percepatan Swasembada Jagung di Kalimantan Tengah
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Kamis, 6 Februari 2025 - 14:42 WIB

Kejar Swasembada Pangan, Provinsi NTT Targetkan Pertanaman Sekitar 188.000 Hektare Lahan di 2025

Rabu, 5 Februari 2025 - 09:50 WIB

Soal Aggapan HPP Gabah Rp6.500 per Kilogram Beratkan Kalangan Pengusaha, Begini Respons Menteri Pertanian

Selasa, 4 Februari 2025 - 09:30 WIB

Wamentan Sudaryono Sebut Riau Bakal Jadi Percontohan Terbaik Tumpang Sari Jagung dan Cabai di Kebun Sawit

Senin, 3 Februari 2025 - 15:21 WIB

Meningkat Sekitar 2,98 Juta Ton, BPS Ungkap Potensi Produksi Beras Januari – Maret Capai 8,67 Juta Ton

Senin, 3 Februari 2025 - 14:17 WIB

Presiden Prabowo Subianto Puji Mentan Andi Amran Sulaiman atas Pengendalian Pertanian yang Sangat Baik

Berita Terbaru