Demi Mengetahui Kebenaran Soal Skandal Mark Up Impor Beras, Kalangan DPR Sepakat Bentuk Panitia Khusus

Avatar photo

- Pewarta

Kamis, 11 Juli 2024 - 10:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Beras. (Dok. pertanian.go.id)

Beras. (Dok. pertanian.go.id)

HALOAGRO.COM– Studi Demokrasi Rakyat (SDR) tekah melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dugaan penggelembungan harga beras impor pada pada Rabu (3/7/2024)

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menilai perlu pembentukan panitia khusus (pansus).

Anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka juga mengaku setuju jika pansus skandal dugaan “mark up” harga impor beras segera dibentuk.

Keberadaan pansus penting untuk mengusut kebenaran atau fakta adanya isu dugaan “mark up” atau penggelembungan harga terkait program impor beras.

“Sangat mendukung usulan pansus skandal dugaan mark up impor beras tersebut,” kata Akmal dalam keterangan di Jakarta, Selasa (9/7/2024)

“(Pembentukan) pansus, (kami) setuju kalau memang kuat dugaan mark up harga pembelian (beras),” kata Suhardi.

Malahan Suhardi menduga murahnya harga beras yang di impor ke Indonesia merupakan stok milik negara-negara produksi yang telah lama tersimpan di gudang.

Akmal menegaskan pembentukan pansus diperlukan untuk mengetahui kebenaran soal skandal mark up impor beras.

Oleh karena itu, Akmal berharap pansus untuk mengusut skandal dugaan mark up harga impor beras dapat secepatnya dibentuk.

Guna mengetahui fakta-fakta atas isu tersebut sehingga tidak liar di kalangan masyarakat luas.

Diketahui, nama Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Bayu Krisnamurthi dilaporkan SDR ke KPK.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Pihak Bapanas dan Perum Bulog sudah merespons laporan SDR terhadap bos lembaga tersebut ke ke KPK.

Bapanas, lewat Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Bapanas I Gusti Ketut Astawa menghormati adanya aduan kepada KPK mengenai dugaan mark up harga terkait impor beras tersebut.

Sedangkan Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Arwakhudin Widiarso mengatakan laporan itu membentuk opini buruk di masyarakat terkait perusahaannya.***

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Mediaemiten.com dan Harianinvestor.com

Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Indonesiaraya.co.id dan Harianbogor.com

Sedangkan untuk publikasi press release di media ini atau serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)

WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.

Pastikan download aplikasi portal berita Hallo.id di Playstore (android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik.

Berita Terkait

Kasus Importasi Gula, Kejagung Ungkap Peran tersangka ASB Selaku Direktur Utama PT Kebun Tebu Mas
Hampir Seluas Jakarta, Lahan di Wilayah Katingan, Kalteng Rusak Termasuk Akibat Penambangan Emas Ilegal
Wartawan Senior HM Alwi Hamu Berpulang, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman Takziah ke Rumah Duka
Nostalgia Masa Indah di SMA Taruna Nusantara, Ini Momen Wakil Mentan Sudaryono Berbagi Cerita
Jepang Sudah Pengalaman 80 Tahun Jalani Makan Bergizi Gratis, Tertarik Dukung Program Prabowo Subianto
Makan Bergizi Gratis Mulai Dinikmati di 26 Provinsi, Prabowo Tepati Janji Kurang dari 100 Hari Menjabat
Didakwa Rugikan Rp92,25 Miliar, Mantan GM PT Antam Tbk Abdul Hadi Aviciena Divonis Lebih Ringan
Selamat Jalan Sekretaris Jenderal DPN HKTI Sadar Subagyo, Pejuang Petani, Itu Meninggal Dunia
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Kamis, 6 Februari 2025 - 07:19 WIB

Kasus Importasi Gula, Kejagung Ungkap Peran tersangka ASB Selaku Direktur Utama PT Kebun Tebu Mas

Rabu, 29 Januari 2025 - 07:38 WIB

Hampir Seluas Jakarta, Lahan di Wilayah Katingan, Kalteng Rusak Termasuk Akibat Penambangan Emas Ilegal

Minggu, 19 Januari 2025 - 14:37 WIB

Wartawan Senior HM Alwi Hamu Berpulang, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman Takziah ke Rumah Duka

Minggu, 19 Januari 2025 - 14:00 WIB

Nostalgia Masa Indah di SMA Taruna Nusantara, Ini Momen Wakil Mentan Sudaryono Berbagi Cerita

Senin, 13 Januari 2025 - 08:51 WIB

Jepang Sudah Pengalaman 80 Tahun Jalani Makan Bergizi Gratis, Tertarik Dukung Program Prabowo Subianto

Berita Terbaru