Kemenkeu Tarik Utang Rp438,1 Triliun, INDEF: Salurkan untuk Belanja Produktif agar Dukung Ekonomi

Avatar photo

- Pewarta

Selasa, 19 November 2024 - 08:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Menteri Keuangan II (Wamenkeu II) Thomas Djiwandono. (Facebook.com @Suahasil Nazara)

Wakil Menteri Keuangan II (Wamenkeu II) Thomas Djiwandono. (Facebook.com @Suahasil Nazara)

HALOAGRO.COM – Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengingatkan pemerintah agar penarikan utang disalurkan untuk belanja produktif.

Sehingga bisa mendukung pertumbuhan ekonomi agar mencapai target 8 persen.

Dilaporkan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menarik pembiayaan utang sebesar Rp438,1 triliun hingga 31 Oktober 2024.

Atau setara dengan 67,6 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp648,1 triliun.

Pembiayaan utang dilakukan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman.

Porsi penerbitan SBN terhadap pembiayaan utang yakni sebesar Rp394,9 triliun.

Realisasi ini setara 59,3 persen dari target APBN Rp666,4 triliun. Sementara porsi dari pinjaman sebesar Rp43,2 triliun.

Di sisi lain, pembiayaan non-utang tercatat sebesar Rp53,2 triliun. Thomas menyebut nilai ini on-track dan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas anggaran.

Dengan demikian, realisasi pembiayaan anggaran hingga 31 Oktober 2024 sebesar Rp383 triliun, setara 73,3 persen dari target APBN Rp522,8 triliun.

Secara keseluruhan, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menyebut langkah-langkah pembiayaan dilakukan.

Untuk mendukung arah dan target APBN, di mana pembiayaan dikelola secara terukur dan antisipatif.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Dengan memperhatikan outlook defisit APBN, likuiditas pemerintah, serta mencermati dinamika pasar keuangan.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Riza Annisa Pujarama mengingatkan pemerintah soal penarikan utang ini.

“Kalau utang dikeluarkan lewat belanja yang berkualitas dan produktif, itu bisa memberikan dampak berganda kepada ekonomi,” kata Riza.

Dia menyampaikan hal itu dalam webinar Indef yang dipantau di Jakarta, Senin (18/11/2024).

Dia menyoroti porsi belanja pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) yang relatif rendah, yakni hanya sebesar 7 persen.

Menurutnya, level itu belum bisa memberikan daya dorong yang kuat terhadap perekonomian.

Selain dapat menciptakan efek berganda, penggunaan utang untuk belanja produktif juga bisa memberikan pengembalian ke negara dalam bentuk penerimaan perpajakan yang tinggi.

“Makin besar belanja pemerintah yang digelontorkan, maka harusnya pengembalian terhadap pemerintah dalam bentuk penerimaan perpajakan itu harusnya bisa lebih tinggi.”

“Tapi pada kenyataannya, rasio pajak trennya terus turun, masih di kisaran 10 persen,” tutur dia lagi.

Untuk itu, ia merekomendasikan pemerintah untuk mengevaluasi penyaluran belanja.

“Belanja perlu didorong lebih berkualitas pada sektor-sektor prioritas. Kita harus tentukan lagi prioritas pembangunan kita,” katanya.***

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Bisnisnews.com dan Pangannews.com

Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Persda.com dan Kalimantanraya.com

Sedangkan untuk publikasi press release serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Atau hubungi langsung WhatsApp Center Rilispers.com (Pusat Siaran Pers Indonesia /PSPI): 08531555778808781555778808111157788.

Klik Persrilis.com untuk menerbitkan press release di portal berita ini, atau pun secara serentak di puluhan, ratusan, bahkan 1.000+ jaringan media online.

Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.

Berita Terkait

Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi, Manufaktur, Hilirisasi SDA, dan Industrii Kelapa Sawit Jadi Andalan
Petani dan Nelayan Sekarang Lebih Semangat Usai Prabowo Subianto Hapus Utang Macet UMKM
10 Hari Dinas di Luar Negeri, Prabowo Subianto Rindu Tanah Air Ingin Fokus Perbaiki Ekonomi Dalam Negeri
Kenaikan PPN Disebut Muhammadiyah Kontraproduktif dan Tak Sensitif Terhadap Dinamika Dunia Usaha
Menteri Andi Amran Sulaiman Bsa Jadi The Best of Agriculture Minister, Begini Penjelasan Anggota DPR RI
Thailand Temukan Residu Pestisida pada Anggur Tiongkok, Bapanas Lakukan Rapid Test Anggur Muscat
Dari Portal Berita Nasional Jadi Media Ekonomi dan Bisnis, Kongsi Media Lakukan Reposisi Harianindonesia.com
Mentan Andi Amran Sulaiman Sebut Penghapusan Utang Petani akan Diatur Lewat Peraturan Presiden
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Rabu, 11 Desember 2024 - 07:07 WIB

Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi, Manufaktur, Hilirisasi SDA, dan Industrii Kelapa Sawit Jadi Andalan

Selasa, 3 Desember 2024 - 12:48 WIB

Petani dan Nelayan Sekarang Lebih Semangat Usai Prabowo Subianto Hapus Utang Macet UMKM

Selasa, 19 November 2024 - 08:25 WIB

Kemenkeu Tarik Utang Rp438,1 Triliun, INDEF: Salurkan untuk Belanja Produktif agar Dukung Ekonomi

Senin, 18 November 2024 - 13:42 WIB

10 Hari Dinas di Luar Negeri, Prabowo Subianto Rindu Tanah Air Ingin Fokus Perbaiki Ekonomi Dalam Negeri

Sabtu, 16 November 2024 - 11:02 WIB

Kenaikan PPN Disebut Muhammadiyah Kontraproduktif dan Tak Sensitif Terhadap Dinamika Dunia Usaha

Berita Terbaru