PDI Perjuangan Tanggapi Kabar Reshuffle Kabinet, Termasuk Menteri yang Berasal dari Kalangan Kadernya

Avatar photo

- Pewarta

Kamis, 15 Agustus 2024 - 11:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. (Instagram.com/sekjenpdiperjuangan)

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. (Instagram.com/sekjenpdiperjuangan)

HALLOAGRO.COM – PDI Perjuangan menanggapi isu resuffle kabinet, termasuk yang dikabarkan menimpa menteri yang berasal dari kalangan kader PDIP.

Termasuk Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly yang dikabarkan akan terkena perombakan kabinet.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan sejak awal partainya tidak pernah meminta jatah menteri kepada Presiden Jokowi.

Menurutnya, sejak awal partainya selalu membuka pintu kerja sama dengan partai lain di kabinet, meski mengantarkan kemenangan pada dua kali pemilu.

“Sejak awal kita kan tidak pernah neko-neko. Ketika kami mengantarkan jadi presiden, apakah kemudian kami minta seluruh menteri? Kan juga tidak,” kata

“Kami bisa bekerja sama dengan partai politik. Kami tidak pernah melakukan tekanan-tekanan.”

“Tidak pernah ada dendam terhadap masa lalu. Kami menatap masa depan,” katanya.

PDIP Menghormati Hak Prerogatif Presiden dalam Keputusan Resuffle Kabinet

Dikutip Arahnews.com, Hasto mengatakan, PDI Perjuangan selalu menjunjung tinggi konsep tata pemerintahan yang baik.

Termasuk menghormati hak prerogatif presiden dalam melakukan perombakan kabinet.

Oleh karena itu, terkait isu adanya kabar yang menyebut salah satu menteri dari kadernya terkena perombakan kabinet.

Hasto menyatakan PDIP menghormati hak prerogatif yang dimiliki Presiden Joko Widodo.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

“Sejak dulu dalam konsep tata pemerintahan yang baik, presiden punya hak prerogatif.”

“Kita menghormati hak prerogatif dari presiden itu,” ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (14/8/2024)

Berpolitik untuk Penuhi Kepercayaan masyarakat Sesuai Janji Kampanye

Menurut Hasto, berpolitik itu untuk memenuhi kepercayaan masyarakat sebagaimana tertuang dalam janji-janji kampanye yang sudah pernah diutarakan atau dijargonkan.

“Jadi, itu seharusnya juga dipakai bahwa berpolitik untuk menang itu juga hanya lima tahun. Wujudkan janji-janji kampanye.”

“Ketika rakyat tidak memberikan kepercayaan, ya kita perbaiki diri. Itu ajaran moral politik yang diceritakan Ibu Mega (Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri) kepada kami,” ujar Hasto

Presiden Joko Widodo sebelumnya juga menekankan bahwa perombakan kabinet hanya akan dilakukan jika diperlukan.

“Ya kalau diperlukan. Saya ‘kan sudah ngomong dari dulu, kalau diperlukan.”

“Saya masih punya hak prerogatif itu,” jelas Jokowi di sela kegiatan kerja di IKN.***

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Bisnisnews.com dan Pangannews.com

Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Persda.com dan Kalimantanraya.com

Sedangkan untuk publikasi press release di media ini atau serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)

Atau hubungi langsung WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.

Pastikan download aplikasi portal berita Hallo.id di Playstore (android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik.

Berita Terkait

Jokowi dan Pabowo Subianto Terlihat Kompak Jelang Pelantikan, Pengamat Berikan Tangapannya
Tanggapan Zulkifli Hasan Usai Jokowi Sebut PAN Harus Dapat Tambahan Kursi Menteri di Pemerintahan Prabowo
Badan Legislasi DPR Dituding Kapitra Ampera Sudah Lakukan Kejahatan Terhadap Negara
Luhut Binsar Panjaitan Tanggapi Keputusan Airlangga Hartarto Undur Diri dari Posisi Ketua Umum Golkar
Airlangga Hartarto Mundur dari Ketua Umum Golkar, Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono Ungkap Alasannya
Terbaik Dibanding Parpol Lain, Transparency International Indonesia Jelaskan Faktor Transparansi Gerindra
Usai Usung Ridwan Kamil dalam Pilkada Jakarta 2024, KIM Plus Segera Umumkan Calon Wakil Gubernurnya
Penjelasan Istana Soal Presiden Jokowi yang Dipastikan Tak Hadir di Rakernas PDI Perjuangan
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Senin, 14 Oktober 2024 - 15:22 WIB

Jokowi dan Pabowo Subianto Terlihat Kompak Jelang Pelantikan, Pengamat Berikan Tangapannya

Sabtu, 24 Agustus 2024 - 16:02 WIB

Tanggapan Zulkifli Hasan Usai Jokowi Sebut PAN Harus Dapat Tambahan Kursi Menteri di Pemerintahan Prabowo

Kamis, 22 Agustus 2024 - 15:35 WIB

Badan Legislasi DPR Dituding Kapitra Ampera Sudah Lakukan Kejahatan Terhadap Negara

Kamis, 15 Agustus 2024 - 11:50 WIB

PDI Perjuangan Tanggapi Kabar Reshuffle Kabinet, Termasuk Menteri yang Berasal dari Kalangan Kadernya

Senin, 12 Agustus 2024 - 09:31 WIB

Luhut Binsar Panjaitan Tanggapi Keputusan Airlangga Hartarto Undur Diri dari Posisi Ketua Umum Golkar

Berita Terbaru