Pemerintah Siapkan Jutaan Dosis Vaksinasi, Wamentan Sudaryono Dorong Pengusaha Ternak Vàksinasi Mandiri

Avatar photo

- Pewarta

Sabtu, 18 Januari 2025 - 15:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. (Instagram.com/sudaru_sudaryono)

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. (Instagram.com/sudaru_sudaryono)

HALOAGRO.COM – Para pengusaha ternak diminta melakukan pemberian vaksin secara mandiri pada sapi-sapinya

Hal itu untuk mencegah ternak tersebut terjangkit dari penyakit mulut dan kuku (PMK) yang belakangan kasusnya mengalami kenaikan.

Pemberian vaksin secara mandiri oleh pengusaha lebih memakan biaya yang ramah di kantong dibandingkan jika sapi tidak terlindungi dan akhirnya terjangkit PMK.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyampaikan hal tersebut di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1/2025).

“Kepada siapapun baik pengusaha maupun peternak tidak perlu menunggu (ternaknya) divaksin negara.”

“Vaksin itu harganya Rp17.000-Rp25.000. Daripada sapi yang nilainya Rp30 juta lebih itu terkena PMK, lebih baik pengadaan vaksin mandiri,” kata Sudaryono.

Diketahui, peningkatan kasus PMK dalam beberapa waktu terakhir dilaporkan terjadi di beberapa titik di Indonesia.

Seperti di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, yang pada Jumat (17/1/2025) memutuskan untuk memperpanjang penutupan sementara seluruh pasar hewan setempat.

Atas terjadinya peningkatan kasus PMK dengan total kasus hingga Kamis (16/1/2025) mencapai 225 kasus.

Kemudian di titik lain seperti di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, pada Kamis (16/1/2025) menetapkan status darurat penyebaran PMK di 10 kecamatan.

Hingga keputusan itu dibuat, dinas terkait mencatat total ternak yang terpapar virus PMK telah mencapai 1.149 ekor.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Jawa Barat juga terpantau mengalami peningkatan kasus PMK, pada Senin (13/1/2025), Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin mengatakan peningkatan kasus PMK terjadi di 14 kabupaten dan kota.

Dengan jumlah ternak yang mati mencapai 53 ekor dan menyebabkan satu pasar di Kota Tasikmalaya harus ditutup untuk mencegah penyebaran semakin masif.

Wamentan Sudaryono mengatakan vaksin untuk mencegah sapi terpapar PMK juga saat ini tidak mengalami kesulitan akses di pasar.

Sehingga vaksin mandiri bisa menjadi alternatif untuk menjaga kesehatan ternak dari para pemilik usaha peternakan sapi.

Wamentan mengatakan pemerintah juga sudah menyiapkan jutaan dosis vaksinasi untuk sapi.

Vaksin tersebut yang akan diberikan secara gratis agar lebih optimal menghadapi kenaikan kasus PMK.

“Kita siaga ya, Kementan siaga. Vaksinasi sudah kita jalankan. Insya Allah sampai dengan April, Mei.”

“Sampai tengah tahun kita sudah bisa paling tidak dua juta dosis kita bisa berikan untuk vaksin,” katanya.***

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Sawitpost.com dan Tambangpost.com

Simak juga berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Terkinipost.com dan Cekfaktanya.com

Informasi nasional dari pers daerah dapat dimonitor langsumg dari portal berita Hellocianjur.com dan Hallotangsel.com

Sedangkan untuk publikasi press release serentak di puluhan media lainnya, silahkan klik Persrilis.com atau Rilispers.com (150an media).

Untuk harga paket yang lebih hemat klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional).

Kami juga melayani publikasi press release di jaringan Disway Group (100an media), dan ProMedia Network (1000an media), serta media lainnya.

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Untuk informasi, hubungi WhatsApp Center Pusat Siaran Pers Indonesia (PSPI): 085315557788, 08557777888, 087815557788, 08111157788.

Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.

Berita Terkait

Kementan Dorong Investasi Susu Melalui Kerja Sama dengan Al-Ain Farms dari Persatuan Emirat Arab
Jelang Musim Tanam April, Petani Nusa Tenggara Barat (NTB) Nikmati Kemudahan Akses Pupuk Subsidi
Menkeu Sri Mulyani Indrawati Sebut Penyaluran Anggaran Ketahanan Pangan Capai Rp155,5 Triliun
Produksi Telur Nasional Surplus, Kementan Siap Fasilitasi Ekspor Ke Negara Sahabat yang Alami Eggflation
Agrinas Jadi Bagian dari Danantara, Permodalan Bukan dari Kemenkeu atau Penyertaan Modan Negara (PNM)
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono Sudaryono Sebut Bantul Konsisten Produksi Padi Terbaik Nasional
Soal Penyertaan Modal Negara kepada BUMN Agrinas, Menkeu Sri Mulyani Sebut Sudah Masuk APBN 2025
Reputation Management dan Image Restoration (Pemulihan Citra) dengan Implementasi Publikasi Press Release
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Kamis, 10 April 2025 - 13:52 WIB

Kementan Dorong Investasi Susu Melalui Kerja Sama dengan Al-Ain Farms dari Persatuan Emirat Arab

Kamis, 10 April 2025 - 08:18 WIB

Jelang Musim Tanam April, Petani Nusa Tenggara Barat (NTB) Nikmati Kemudahan Akses Pupuk Subsidi

Jumat, 28 Maret 2025 - 08:27 WIB

Menkeu Sri Mulyani Indrawati Sebut Penyaluran Anggaran Ketahanan Pangan Capai Rp155,5 Triliun

Kamis, 27 Maret 2025 - 12:46 WIB

Produksi Telur Nasional Surplus, Kementan Siap Fasilitasi Ekspor Ke Negara Sahabat yang Alami Eggflation

Selasa, 25 Maret 2025 - 13:50 WIB

Agrinas Jadi Bagian dari Danantara, Permodalan Bukan dari Kemenkeu atau Penyertaan Modan Negara (PNM)

Berita Terbaru