Sebanyak 20 Ton Kelapa Parut Asal Sulawesi Utara Dinyatakan Siap Ekspor dengan Tujuan Negara Belanda

Avatar photo

- Pewarta

Selasa, 2 Juli 2024 - 16:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kelapa Parut. (Dok. Kementerian Pertanian RI)

Kelapa Parut. (Dok. Kementerian Pertanian RI)

HALOAGRO.COM – Sebanyak 20 ton kelapa parut asal Sulawesi Utara aman dan siap diekspor ke negara tujuan yakni Belanda.

Balai Karantina Sulawesi Utara melalui Satuan Pelayan (Satpel) Pelabuhan Laut Bitung melakukan tindakan pemeriksaan terhadap 26 ton kelapa parut milik PT Tropika Cocoprima (TCP) sebelum diekspor ke Belanda.

Pemeriksaan ini terdiri dari fisik dan administrasi, serta kesehatan media pembawa untuk mengecek kesesuaian jenis, jumlah dan ukuran, serta kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan negara tujuan.

Kepala Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulut I Wayan Kertanegara menyampaikan hal tersebut di Manado, Selasa (2/7/2024)

“Produk olahan kelapa merupakan salah satu komoditas perkebunan unggulan dari Sulawesi Utara yang laris manis di pasar internasional,” kata

Sebelum diizinkan untuk diekspor ke negara tujuan, produk olahan kelapa harus melewati pemeriksaan.

Dari petugas Balai Karantina Sulawesi Utara untuk menjamin komoditas tersebut telah memenuhi persyaratan.

Selain itu, katanya, pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa komoditas yang akan dikirim telah bebas Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) seperti hama gudang.

Ketua Tim Karantina Tumbuhan Dwi Rachmanto menjelaskan bahwa kelapa parut merupakan media pembawa OPTK berisiko rendah/low risk.

Artinya produk terkait minim risiko dalam menyebarkan ancaman OPTK ke negara tujuan.

Sebab kelapa parut tersebut telah melalui proses pengolahan sebagaimana standar yg telah ditetapkan oleh negara tujuan.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Ia menjelaskan Balai Karantina tidak hanya berperan penting dalam mencegah ancaman penyebaran penyakit hewan, ikan, dan tumbuhan antar area dan antar negara.

Dalam UU 21 Tahun 2019, karantina juga memiliki peran dalam menjaga keamanan pangan sehingga dapat memberikan jaminan tentang kualitas produk perkebunan yang diekspor ke berbagai negara.***

Berita Terkait

Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya Diputuskan Sebagai Direktur Utama Perum Bulog, Ini Tanggapan Mabes TNI
Tunjuk Dirut Perum Bulog yang Berasal dari TNI Aktif, Menteri BUMN Erick Thohir Ungkap Alasannya
Mentan Amran Fasilitasi Kesepakatan Bulog dan PERPADI, Serap Gabah Petani Setara 2,1 Juta Ton Beras
Sebanyak 26 Pimwil akan Dikumpulkan, Dirut Baru Perum Bulog Optimis Target 3 Juta Ton Setara Beras Tercapai
Serap Gabah Sesuai HPP Rp6.500 Pe Kilogram, Kementerian Pertanian Minta Bulog Jalankan Perintah Presiden
Wamentan Sudaryono Ajak Anggota DPRD Jatim Awasi Harga Gabah, Laporkan Jika Harga di Bawah HPP
Kejar Swasembada Pangan, Provinsi NTT Targetkan Pertanaman Sekitar 188.000 Hektare Lahan di 2025
Soal Aggapan HPP Gabah Rp6.500 per Kilogram Beratkan Kalangan Pengusaha, Begini Respons Menteri Pertanian
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 11 Februari 2025 - 08:12 WIB

Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya Diputuskan Sebagai Direktur Utama Perum Bulog, Ini Tanggapan Mabes TNI

Selasa, 11 Februari 2025 - 06:45 WIB

Tunjuk Dirut Perum Bulog yang Berasal dari TNI Aktif, Menteri BUMN Erick Thohir Ungkap Alasannya

Senin, 10 Februari 2025 - 16:17 WIB

Mentan Amran Fasilitasi Kesepakatan Bulog dan PERPADI, Serap Gabah Petani Setara 2,1 Juta Ton Beras

Senin, 10 Februari 2025 - 08:03 WIB

Serap Gabah Sesuai HPP Rp6.500 Pe Kilogram, Kementerian Pertanian Minta Bulog Jalankan Perintah Presiden

Sabtu, 8 Februari 2025 - 09:15 WIB

Wamentan Sudaryono Ajak Anggota DPRD Jatim Awasi Harga Gabah, Laporkan Jika Harga di Bawah HPP

Berita Terbaru